Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkap banyak anggaran yang tampak tidak masuk akal terkait pengadaan barang dan logistik di berbagai Dinas di pemerintah provinsi.
Saat ini, Presiden Prabowo tengah tibujukan fokus pada penghematan anggaran yang efisien.
Bobby Nasution menegaskan bahwa jika ada Kepala Dinas yang berperilaku buruk dan tetap melanjutkan penganggaran barang dan logistik yang tidak logis, pihaknya akan memberikan sanksi tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia juga menyoroti berbagai anggaran yang tidak masuk akal, termasuk pengeluaran Badan Penghubung Pemprov yang berencana membeli 15 kue tart dengan anggaran Rp 48 juta.
Di samping itu, ada juga dinas lain yang mengusulkan anggaran untuk pembelian tusuk gigi senilai Rp 100 juta, serta kain lap dan busi runcing dengan anggaran yang tak pantas.
“Jika ada Kepala Dinas yang membandel dalam mengajukan anggaran yang tidak masuk akal, kami tidak akan segan memberikan peringatan,” ungkapnya saat diwawancara di Kantor Gubernur Sumut pada hari Rabu, 30 April 2025.
Bobby menjelaskan bahwa saat ini, mereka sedang mengawasi semua anggaran yang tidak logis dan akan merapikan semua anggaran yang tidak sesuai dengan pertimbangan rasional.
“Ya, ada banyak anggaran yang tidak sesuai akal sehat, itulah sebabnya kami sedang merapikan, saya sudah mulai memeriksa sejak kemarin. Dalam dua bulan terakhir, setiap dinas kami telaah anggarannya. Sesuai instruksi presiden, kami harus menghapus yang tidak perlu,” jelasnya.
Menurutnya, efisiensi mengacu pada penghapusan penggunaan anggaran yang tidak diperlukan, sedangkan anggaran yang dianggap vital akan tetap dipertahankan.
“Oleh karena itu, anggaran yang tidak perlu masih akan kami hapus dan hilangkan,” tambahnya.
Sementara itu, Badan Penghubung Pemprov Sumut di Jakarta sedang menyiapkan anggaran untuk membeli 15 kue tart dengan anggaran Rp 48 juta.
Informasi ini didapat dari situs resmi Sirup LKPP Sumut, di mana proyek tersebut memiliki kode RUP 55658358.
Pembelian 15 kue tart ini dialokasikan dari APBD Provinsi Sumut tahun 2025, dengan ukuran kue yang direncanakan sebesar 60 x 40 cm.
“Pagu anggarannya Rp 48.750.000,” demikian tercantum dalam Sirup LKPP.
Proyek ini akan dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung dan diumumkan pada 24 Januari 2025.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumut, Ikhwan Ritonga, menekankan bahwa membeli 15 kue tart dengan anggaran Rp 48 juta adalah hal yang tidak masuk akal.
Dia pun akan mengonfirmasi masalah ini kepada pemerintah provinsi Sumut.
Ikhwan mengaku tidak mengetahui mengenai anggaran pembelian 15 kue tart tersebut, mengingat rapat anggaran diadakan sebelum dia dilantik bersama anggota DPRD periode 202.
Ikhwan juga menyatakan bahwa dia belum paham untuk apa tujuan 15 kue tart tersebut apakah untuk merayakan ulang tahun Pemprov Sumut atau acara lain.
“Itu bisa dicek di anggaran yang ada di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), bukan? Saya pikir, untuk beli 15 kue tart dengan harga seperti itu sudah tidak masuk akal,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh Tribun Medan pada Minggu, 20 April 2025.
Ia berpendapat bahwa anggaran senilai lebih dari Rp 48 juta itu bukan sekadar untuk kue tart saja, melainkan mencakup keseluruhan kegiatan tersebut.
Dalam rangka apa itu? Apakah untuk merayakan ulang tahun atau tujuan lain? Jadi, jika saya mempertimbangkan pengeluaran untuk 15 kue tart dengan anggaran Rp 48 juta, itu tidak rasional. Namun, mungkin ada komponen tambahan selain kue tart tersebut, ucapnya.
Dikatakannya, misalnya dana senilai Rp 48 juta itu bisa jadi dialokasikan untuk perlengkapan balon, panggung, atau aspek lain dari acara itu.
“Jadi, dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan hanya untuk kue tart. Karena kue tart seperti apa yang biayanya bisa mencapai Rp 48 juta,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa harga satu kue yang paling mahal yang biasanya digunakan untuk perayaan ulang tahun berkisar antara Rp 500 ribu hingga Rp 10 juta.
“Setahu saya, kue tart yang paling mahal harganya mulai dari Rp 500 ribu sampai Rp 10 juta untuk perayaan yang besar,” jelasnya.
Sejauh ini, karena mereka masih dalam periode kepengurusan baru, Ikhwan menyebutkan bahwa anggaran itu disetujui oleh pimpinan DPRD yang sebelumnya.
“Kami masih dalam tahap kepengurusan baru, mungkin anggaran tersebut disetujui oleh pimpinan yang lama. Saya percaya, DPRD yang sebelumnya mungkin mengetahui hal ini. Ada kemungkinan juga ada anggota DPRD yang terlibat maupun tidak terlibat dalam rapat anggaran tersebut,” terangnya.
Ia menegaskan, anggaran untuk 15 kue tart tersebut bukanlah disetujui selama masa jabatan mereka tahun ini.
“Yang jelas, itu bukan program kami dan pengesahan APBD bukan di masa kepemimpinan kami. Sebab, sebelum kami dilantik, APBD itu telah disetujui pada bulan September 2024,” katanya.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan konfirmasi mengenai anggaran itu kepada Pemprov Sumut.
“Pastinya (akan ada rencana untuk memanggil Badan Penghubung) agar kita bisa klarifikasi karena kami melihat ini masih ada di situs resmi Sirup,” ujarnya.
