Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU Perampasan Aset.
Selanjutnya, pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sementara itu, rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Selain itu, seluruh fraksi menyatakan persetujuan secara bulat, lalu Puan mengetok palu tanda UU Perampasan Aset telah disetujui. Akhirnya, aturan ini dinantikan masyarakat selama 18 tahun.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut (menjadi UU),” kata Puan usai memimpin rapat paripurna.
UU Perampasan Aset Disahkan Lebih Cepat dari Target
Oleh karena itu, pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan lebih cepat dari target DPR. Target yang dijanjikan kepada masyarakat adalah 15 Desember 2026. Rapat paripurna pengesahan ini merupakan Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.
Selain itu, pembahasan RUU ini menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rancangan berkembang dari 67 pasal menjadi 74 pasal. Di sisi lain, judul RUU juga disempurnakan dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk mempertegas ruang lingkup pengaturan.
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset adalah Habiburokhman. Ia juga Ketua Komisi III DPR RI. Menurutnya, RUU ini diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” kata Habiburokhman dalam laporan Panja.
Harta Hasil Kejahatan Bisa Disita Tanpa Vonis
UU Perampasan Aset membuka jalur perampasan aset tanpa putusan pidana. Jalur itu dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture secara in rem. Selanjutnya, negara dapat memohonkan perampasan aset hasil atau sarana tindak pidana tanpa menunggu pembuktian kesalahan pelaku lewat sidang pidana. Meski begitu, pemeriksaan dan putusan pengadilan tetap diwajibkan.
Ruang lingkup tindak pidana pada Pasal 4 mencakup korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme serta pendanaannya, dan penyelundupan manusia. Selain itu, ruang lingkup mencakup penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan. Penipuan dan penggelapan itu menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Mekanisme perampasan dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan. Selanjutnya, tahapan berlanjut ke pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Oleh karena itu, aset yang dirampas diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami. Di sisi lain, perlindungan tetap diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.
Akhirnya, UU ini mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan serta setelah badan pengelola dan badan pengawas terbentuk.
Kritik: Harta Janggal Pejabat Masih Sulit Disita
Meski begitu, pengesahan ini langsung mendapat kritik dari akademisi. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai RUU ini tidak mengatur unexplained wealth. Oleh karena itu, harta penyelenggara negara yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya tidak bisa dirampas.
“Sayang sekali ternyata itu benar-benar tidak diakomodir,” kata Zaenur, Jumat (20/11/2026). Selain itu, ia menyebut UU Perampasan Aset ini “macan ompong” karena tidak memiliki regulasi yang paling ditunggu publik.
Zaenur juga menilai pembentukan RUU ini tertutup karena draf yang dibahas tidak pernah dibuka ke publik. Menurutnya, masukan para pihak hanya bersifat umum dan tidak memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna. Selain itu, ia juga menyoroti KPK yang tidak disebut sama sekali dalam UU ini. Oleh karena itu, perampasan aset hanya dilakukan oleh jaksa pengacara negara.
Sementara itu, Habiburokhman menegaskan mekanisme perampasan aset tidak boleh disalahgunakan. “Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” katanya.
Komisi III DPR mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum. Kegiatan itu melibatkan pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Sumber Berita: JDIH DPR RI, E-Media DPR RI, UGM, Investor.id, InvestorTrust, Channel9, Harian Media, Periskop, Tribune Indonesia, Harian Pelita











