Bareskrim Polri menggelar perkara awal dugaan makar pada Kamis (19/11/2026). Forum internal itu berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, dan melibatkan tim penyidik serta sejumlah saksi ahli. Gelar perkara dugaan makar ini menjadi pengembangan dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengumumkan rencana gelar perkara itu pada Rabu (18/11/2026). Ia menegaskan forum tersebut bukan untuk menetapkan tersangka baru. “Gelar perkara awal bersama tim internal dan juga ahli,” kata Susatyo. “Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.
Gelar Perkara Dugaan Makar Berlangsung Tertutup
Susatyo menjelaskan gelar perkara hari ini berjalan secara internal dan tertutup. Selain itu, penyidik mengundang unsur pengawasan dari dalam dan luar Polri serta para ahli. Tujuannya adalah menguji konstruksi perkara sebelum penyidik melangkah lebih jauh.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata Susatyo kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).
Unsur yang mengikuti pembahasan meliputi penyidik tindak pidana umum, Biro Pengawasan Penyidikan, Divisi Profesi dan Pengamanan, serta Inspektorat Pengawasan Umum. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ikut serta sebagai pengawas eksternal. Selanjutnya, para saksi ahli membantu penyidik menilai fakta dan bukti baru yang muncul selama penyidikan.
Susatyo menegaskan keikutsertaan pengawas dan pakar hukum itu menjaga seluruh tahapan penyidikan tetap berada di koridor hukum acara pidana. Gelar perkara dugaan makar menjadi forum bagi penyidik untuk menguji apakah konstruksi perkara sudah cukup kuat.
59 Saksi Diperiksa dalam Sepekan
Penyidik sudah memeriksa 59 saksi sejak laporan polisi (LP) khusus dugaan makar terbit pada 11 November 2026. Pemeriksaan berlangsung maraton selama satu pekan. Selain itu, para saksi meliputi pejabat kepolisian aktif dan purnawirawan serta pihak lain yang terkait dengan perkara.
“Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” kata Susatyo di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).
Empat tersangka kasus penyadapan ilegal ikut diperiksa sebagai saksi dalam perkara makar. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya sudah berstatus tersangka dalam perkara penyadapan, tetapi masih berstatus saksi dalam perkara dugaan makar.
“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi,” kata Susatyo.
Sebelumnya, pada tahap penyelidikan, penyidik memeriksa 38 saksi. Rinciannya adalah 28 saksi di lingkungan Direktorat Siber Bareskrim dan sekitar 10 saksi lain, termasuk ahli pidana dan ahli hukum tata negara. Angka itu Susatyo sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (12/11/2026).
Jejak dari Penyadapan ke Dugaan Makar
Perkara dugaan makar berkembang dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Penyidik menerbitkan LP khusus dugaan makar pada 11 November 2026. Sehari kemudian, pada 12 November 2026, penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum. SPDP itu mencantumkan Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Nasional.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyidikan menemukan indikasi kaitan antara penyadapan dan makar. Selanjutnya, penyidik menelusuri seluruh jenjang, mulai dari permufakatan, persiapan, hingga permulaan perbuatan.
Penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko makar. Salah satu lokasi adalah sebuah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, yang digeledah pada Selasa (17/11/2026) malam. Bareskrim menyebut rumah itu digunakan Eko Hadi Santoso sebagai posko. Penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah tersebut, tetapi belum merinci barang yang dibawa dari lokasi.
“ada beberapa posko dan tentunya nanti untuk perkembangannya, akan kami sampaikan pada jumpa pers berikutnya,” kata Susatyo.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini. Tim khusus itu dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Kapolri menyatakan pada Selasa (17/11/2026) bahwa perkara dugaan makar sudah masuk tahap penyidikan dan belum ada tersangka.
Ekspose Gelar Perkara Dugaan Makar di Kejagung Jumat Besok
Setelah gelar perkara dugaan makar internal selesai, Bareskrim membawa hasil penyidikan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyidik menjadwalkan ekspose perkara bersama jaksa penuntut umum pada Jumat (20/11/2026). Hasil penyidikan dan gelar perkara internal rencananya diumumkan ke publik pada hari yang sama.
“Rencana Jumat kami laksanakan ekspose di Kejagung,” kata Susatyo.
Namun, Susatyo belum memastikan apakah pengumuman Jumat besok mencakup penetapan tersangka baru. Ia menegaskan penetapan tersangka hanya terjadi setelah alat bukti dinilai cukup. Hingga Kamis (19/11/2026), penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar.
Sementara itu, proses etik terhadap para tersangka penyadapan terus berjalan. Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan kepada Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026. Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan. Sidang etik Slamet Uliandi belum dijadwalkan karena ia menderita stroke. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2026 membuka peluang sidang etik digelar secara daring atas persetujuan ketua majelis.
Sumber Berita: ANTARA, Detikcom, Tribunnews.com, Validnews, Owrite, Suara Garut, Lensa Hukum, Fakta Kalbar, Garuda Citizen, Politik Indonesia, Zonautara, Cobisnis, Media Karya











