JAKARTA – Menteri Agama Nazaruddin Umar menyoroti dampak sosial perceraian yang terus terjadi di Indonesia. Menurutnya, perceraian bukan sekadar urusan dua orang dewasa, melainkan juga berdampak pada kesejahteraan anak dan kondisi ekonomi keluarga.
“Setiap ada perceraian, di situ ada potensi orang miskin baru,” kata Nazaruddin dalam Simposium Nasional Penghulu dan Ulama di Pondok Buntet Pesantren, Cirebon, sebagaimana diberitakan Metro TV News pada September 2026.
Ia juga menyebut perceraian berpengaruh pada pendidikan, kondisi psikologis, hingga perilaku anak. Kementerian Agama, kata dia, akan memperluas peran penghulu dan penyuluh agar tidak hanya mencatat pernikahan, tetapi juga mendampingi pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Angka Perceraian Masih Tinggi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diolah GoodStats, jumlah perceraian di Indonesia sepanjang 2025 mencapai 438.168 kasus, naik sekitar 43 ribu kasus dibanding tahun sebelumnya.
Psikolog Universitas Airlangga, Atika Dian Ariana, menilai banyak faktor yang mendorong perceraian, mulai dari tekanan ekonomi hingga perbandingan sosial di media sosial. Ia menyebut usia pernikahan lima hingga sepuluh tahun sebagai fase yang rawan. “Kuncinya adalah komunikasi dan kejujuran,” ujarnya, dikutip dari Suara Surabaya.
Hak Anak yang Tidak Gugur karena Perceraian
Di tengah tingginya angka perceraian, hukum Indonesia menjamin sejumlah hak anak yang tetap melekat meski orang tuanya berpisah:
- Hak diasuh dan dididik kedua orang tua. Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan ayah dan ibu tetap wajib memelihara dan mendidik anak setelah bercerai, semata-mata demi kepentingan anak.
- Hak atas nafkah. Bagi pasangan Muslim, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menetapkan biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak berumur 21 tahun.
- Hak bertemu kedua orang tua. Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin anak yang terpisah dari orang tuanya tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan keduanya.
- Kepentingan terbaik anak. Dalam menentukan hak asuh, hakim mengutamakan kepentingan terbaik anak, bukan siapa yang lebih mampu secara finansial.
Bagi pasangan Muslim, anak yang belum berumur 12 tahun pada prinsipnya diasuh ibu, sedangkan anak yang sudah berumur 12 tahun dapat memilih ikut ayah atau ibunya. Penjelasan lengkap mengenai aturan usia, kapan hak asuh bisa dialihkan, hingga cara mengajukannya ke pengadilan dapat dibaca dalam panduan hak asuh anak setelah cerai.
Atur Sejak Proses Perceraian
Hak asuh dan nafkah anak sebaiknya diatur sejak perkara perceraian berjalan, baik melalui kesepakatan saat mediasi di pengadilan maupun melalui tuntutan dalam gugatan. Dengan begitu, kewajiban masing-masing orang tua tercantum jelas dalam putusan dan dapat dimintakan pelaksanaannya bila tidak dipenuhi.
Bagi masyarakat yang terkendala biaya, Pengadilan Agama menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk konsultasi dan penyusunan gugatan, serta layanan pembebasan biaya perkara bagi warga tidak mampu.











