Said Didu Luruskan Isu Korupsi Satelit, Tegaskan Nama Sjafrie Tak Muncul dalam Fakta Persidangan

- Redaksi

Thursday, 6 August 2026 - 13:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, membantah narasi yang mengaitkan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur yang disebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp306,80 miliar.

Melalui akun media sosial X miliknya, Selasa, 5 Agustus 2026, Said Didu menilai pengaitan nama Sjafrie dengan perkara tersebut sebagai upaya membangun opini untuk menyerang Ketua Pengarah Tim Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Pangan Presiden Prabowo Subianto.

“Permainan makin jelas untuk menyerang Ketua Pengarah Tim PKH Presiden @prabowo,” tulis Said Didu.

ADVERTISEMENT

KOL Management

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan itu disampaikan Said Didu ketika menanggapi pemberitaan yang menyebut nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Sjafrie Sjamsoeddin mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan satelit.

Menurut Said Didu, narasi tersebut tidak sesuai dengan kronologi jabatan Sjafrie di Kementerian Pertahanan. Ia menegaskan bahwa Sjafrie sudah tidak menjabat di kementerian tersebut ketika proses pengadaan satelit mulai berlangsung.

“Pak @sjafriesjams sudah pensiun saat pengadaan satelit tersebut. Pak Sjafrie pensiun saat Jokowi jadi Presiden 2014 dan sekolah di NATO sampai 2018. Sementara pengadaan satelit mulai diproses pada saat Menhan Ryamizard Ryacudu tahun 2015,” tulisnya.

Baca Juga :  Pekerja Sipil Jadi Sasaran KKB, TNI Perkuat Perlindungan dan Lakukan Pencarian di Tolikara

Dengan kronologi tersebut, Said Didu menilai Sjafrie tidak berada dalam posisi yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, penentuan penyedia, maupun pelaksanaan proyek yang menjadi objek perkara.

Said Didu juga menegaskan bahwa berdasarkan informasi persidangan yang berkembang, tidak terdapat fakta yang secara langsung menyebut Sjafrie sebagai pihak yang memberikan perintah atau terlibat dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.

“Tidak ada sama sekali bahwa ada fakta dalam persidangan menyebutkan nama Pak @sjafriesjams,” tulis Said Didu.

Ia pun mengkritik pakar hukum dan media yang dinilainya menyampaikan kesimpulan sebelum terdapat fakta maupun alat bukti yang jelas dalam persidangan.

“Ini pakar hukum dan media #AsalMangap,” lanjutnya.

Pemanggilan Harus Berdasarkan Alat Bukti

Sebelumnya, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyatakan majelis hakim dapat memanggil pihak-pihak lain apabila terdapat alat bukti dalam persidangan yang menunjukkan keterkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Namun, ia menekankan bahwa penyebutan nama seseorang dalam suatu perkara tidak secara otomatis membuktikan adanya kesalahan atau tanggung jawab pidana. Seluruh dugaan tetap harus diuji melalui proses pembuktian secara terbuka di pengadilan.

Baca Juga :  Memanfaatkan Tanaman Herbal: Manfaat dan Cara Menanamnya

Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan layanan dan perangkat satelit untuk mempertahankan slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Berdasarkan audit yang disebut dalam proses hukum, proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sekitar 21 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp306,80 miliar.

Terdakwa dalam perkara tersebut, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Leonardi, membantah dirinya sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Ia menyatakan bahwa proyek itu dilaksanakan melalui suatu sistem dan melibatkan proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.

Kuasa hukum Leonardi juga meminta agar proses hukum tidak hanya berhenti pada pelaksana teknis, tetapi turut menguji keseluruhan mekanisme pengambilan kebijakan melalui pembuktian di persidangan.

Hingga kini, Sjafrie Sjamsoeddin maupun Joko Widodo tidak berstatus sebagai tersangka ataupun terdakwa dalam perkara tersebut. Said Didu meminta masyarakat tidak terburu-buru mempercayai narasi yang mengaitkan seseorang dengan tindak pidana tanpa didukung fakta persidangan dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berita Terkait

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun, Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Tunggu Vonis
Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar Hari Ini, Bukan untuk Tetapkan Tersangka
Timnas U-17 Lolos Piala Asia 2027 usai Hajar Afghanistan 4-0
Rismon Sianipar Mangkir di Sidang Roy Suryo, Rabu (18/11), JPU Ganti Saksi dan Sidang Diskors
Prabowo Satu Forum dengan Xi, Trump, dan Putin di KTT APEC Shenzhen Hari Ini
Mau Gugat Cerai dan Perjuangkan Hak Anak Sekaligus? GugatCerai.com Siap Dampingi Hingga Tuntas
MPR Geser Pemilihan Wapres 9 Desember, Dua Nama Ditunggu 25 November
Gempa M7,1 Guncang Laut Banda, BMKG Revisi Jadi M6,8: Tidak Berpotensi Tsunami
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 11:36 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun, Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Tunggu Vonis

Thursday, 19 November 2026 - 18:36 WIB

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar Hari Ini, Bukan untuk Tetapkan Tersangka

Thursday, 19 November 2026 - 13:16 WIB

Rismon Sianipar Mangkir di Sidang Roy Suryo, Rabu (18/11), JPU Ganti Saksi dan Sidang Diskors

Thursday, 19 November 2026 - 13:10 WIB

Prabowo Satu Forum dengan Xi, Trump, dan Putin di KTT APEC Shenzhen Hari Ini

Thursday, 19 November 2026 - 13:05 WIB

Mau Gugat Cerai dan Perjuangkan Hak Anak Sekaligus? GugatCerai.com Siap Dampingi Hingga Tuntas

Tuesday, 17 November 2026 - 18:20 WIB

MPR Geser Pemilihan Wapres 9 Desember, Dua Nama Ditunggu 25 November

Tuesday, 17 November 2026 - 18:19 WIB

Gempa M7,1 Guncang Laut Banda, BMKG Revisi Jadi M6,8: Tidak Berpotensi Tsunami

Monday, 16 November 2026 - 13:53 WIB

BMKG Peringatkan Hujan Lebat di 34 Provinsi, Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem

Berita Terbaru

Gugat Cerai

Pernikahan Belum Tercatat, Itsbat Nikah Jadi Solusi Agar Diakui Negara

Thursday, 19 Nov 2026 - 23:12 WIB

Gugat Cerai

Suami Ajukan Cerai Talak, Ini Tahapan dan Sidang Ikrar Talaknya

Thursday, 19 Nov 2026 - 23:08 WIB