Gibran niat mundur dari jabatan wakil presiden. Ia menyampaikan niat itu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup di Istana pada Selasa, 10 November 2026. Pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan kabar itu dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.
Prasetyo menjelaskan, Gibran menyampaikan niat mundur karena dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal dokumen pendidikannya. “Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.
Istana juga meluruskan kabar yang beredar soal sikap Prabowo. Prasetyo menegaskan, Prabowo tidak menolak niat Gibran dalam pertemuan itu. “Tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujar Prasetyo. Sebaliknya, Prabowo memberi sejumlah saran kepada Gibran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gibran pun memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya lewat jalur hukum. Ia menyampaikan sikap itu di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa. “Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran. Selain itu, Prabowo menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. “Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran.
Gibran Niat Mundur Berawal dari Putusan MA
Latar pertemuan itu adalah putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. MA mengetok putusan itu pada 30 Oktober 2026, dan MA merilis salinannya pada 10 November 2026. Dalam putusan itu, MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat itu menjadi dasar penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Perkara itu bermula dari gugatan H.M. Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen. MA mengabulkan gugatan itu seluruhnya dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan tersebut.
Sebelumnya, MK juga memutus perkara terkait dokumen pendidikan Gibran. Pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah maupun dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang bisa menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang SMA. Karena itu, polemik dokumen pendidikan Gibran terus bergulir dan memicu pembahasan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MA itu final dan berlaku surut. Menurut dia, putusan kasasi MA sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Karena itu, ruang hukum biasa sudah tertutup, dan PTUN tidak bisa menganulir putusan kasasi MA. Meski begitu, Gibran tetap memilih jalur PTUN untuk membuktikan dokumen pendidikannya, sesuai saran Prabowo.
Gibran Masih Wapres, Mundur Harus Lewat MPR
Meski niat mundur sudah tersampaikan, Gibran masih menjabat wakil presiden. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan hal itu seusai rapat paripurna di Senayan, Selasa. “Mas Gibran masih wapres,” kata Puan. Secara konstitusional, pengunduran diri wakil presiden di tengah masa jabatan harus melalui mekanisme resmi di parlemen. Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan, mundur atau dimundurkan sama-sama tetap harus melalui sidang istimewa. Proses ketatanegaraan selanjutnya bergantung pada surat resmi pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI sesuai Pasal 8 UUD 1945.
DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Senayan, Selasa. Rapat itu berlangsung di tengah pembahasan HMP terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Sampai Selasa malam, belum ada pengumuman resmi soal pengunduran diri Gibran. Karena itu, publik masih menanti langkah hukum Gibran di PTUN dan PK MA.
Perkembangan Lain Hari Ini
Pada hari yang sama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang perkara Roy Suryo. Sidang itu mulai pukul 09.00 WIB dengan agenda pemeriksaan tiga saksi jaksa, yakni ajudan Jokowi AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, Dian Sandi, dan Dumatno. Ketua majelis hakim Christina Endarwati menetapkan jadwal itu saat menutup sidang pada Kamis, 5 November 2026.
Dua cerita besar itu membuat Rabu, 11 November 2026, menjadi hari yang padat bagi politik nasional. Namun, cerita Gibran tetap menjadi sorotan utama karena menyangkut jabatan wakil presiden. Perkembangan jalur PTUN dan PK MA akan menentukan arah polemik ini selanjutnya.
Sumber Berita: CNN Indonesia, Delikantara.com, Projo.or.id, Kayonews.co.id, Infosos.id
