Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar demo Hari Pahlawan di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Aksi bertajuk #PulihkanIndonesia itu dipusatkan di empat titik, yakni depan Gedung DPR/MPR RI, Silang Selatan Monas, Bundaran HI, dan Tugu Tani.
Salah satu aksi diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.
Koordinator Presidium Nasional BEM PTMA Indonesia 2026, Asrul Haruna, mengatakan aksi itu berangkat dari kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi bangsa. Menurut dia, tuntutan disusun berdasarkan kajian, diskusi, dan advokasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seruan Pulihkan Indonesia berangkat dari kegelisahan terhadap persoalan mendasar bangsa. Mulai dari krisis ekologi, praktik korupsi dan kolusi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat yang belum terpenuhi, hingga penegakan hukum tanpa bulu,” kata Asrul dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).
Lima Tuntutan Demo Hari Pahlawan
BEM PTMA Indonesia membawa lima tuntutan utama dalam aksi #PulihkanIndonesia. Berikut isi tuntutan tersebut.
Pertama, pulihkan krisis ekologis dan copot Menteri Kehutanan. Mahasiswa mendesak pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melindungi warga terdampak, serta memulihkan ekosistem hutan dan sumber daya air. Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Raja Juli Antoni dari jabatan Menteri Kehutanan. Tuntutan pencopotan itu merupakan sikap politik mahasiswa, bukan keputusan resmi pemerintah.
Kedua, berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mahasiswa menyoroti hubungan pejabat negara dengan kepentingan bisnis yang dinilai mengabaikan kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan.
Ketiga, jamin hak dasar rakyat. Tuntutan ini mencakup akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan kerja, termasuk realisasi janji penciptaan lapangan pekerjaan.
Keempat, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Mahasiswa meminta aparat penegak hukum bekerja adil dan transparan, tanpa membedakan perlakuan berdasarkan jabatan atau kedudukan seseorang.
Kelima, kembalikan hukum agar berpihak kepada rakyat. Mahasiswa meminta pembentukan dan penerapan peraturan tidak merugikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kekuasaan.
Empat Titik Aksi dan Perkiraan Massa
Jadwal aksi yang beredar memperkirakan ribuan peserta di empat titik utama. Perkiraan jumlah massa berbeda antar sumber. Jadwal yang dikutip Headline.co.id memperkirakan sekitar 2.285 orang, sementara sumber lain menyebut 2.720 orang dari 36 elemen. Angka-angka itu masih perkiraan menjelang aksi, bukan jumlah kehadiran yang terverifikasi di lapangan.
Di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, dijadwalkan hadir 11 elemen mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil dengan perkiraan sekitar 1.575 orang. Di Silang Selatan Monas, diperkirakan 19 elemen dengan sekitar 660 orang, termasuk Front Mahasiswa Nasional (FMN). BEM PTMA memperkirakan sekitar 500 hingga 800 mahasiswa dan masyarakat bergabung di Tugu Tani.
Selain itu, Front Mahasiswa Jayakarta menyerukan aksi di kawasan Patung Jenderal Sudirman. FMN juga mengajak aksi dengan tajuk “10 November Memanggil” di sejumlah kota, antara lain Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar.
PPPK Paruh Waktu Juga Berdemo di DPR
Selain aksi mahasiswa, Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (APTI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI mulai pukul 09.00 WIB. Sekitar 1.000 peserta direncanakan hadir dengan tiga tuntutan, yakni perubahan status menjadi PPPK penuh waktu, peningkatan kesejahteraan dan kepastian penghasilan, serta penolakan terhadap kebijakan penataan atau pemberhentian yang dinilai merugikan tenaga PPPK.
Polisi Siapkan Pengamanan, Pemerintah Tidak Melarang Demo
Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan bersama TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan sejumlah instansi terkait. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan aparat menggelar tactical floor game untuk menyamakan pemahaman pola pengamanan. Rekayasa lalu lintas disiapkan secara situasional di sekitar titik aksi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa. “Demo itu masih diizinkan,” kata Syahganda, Senin (9/11/2026).
Asrul Haruna menegaskan aksi mahasiswa tidak bertujuan menggulingkan pemerintahan. “Tidak terdapat sedikit pun agenda maupun upaya makar dalam kegiatan aksi yang kami lakukan,” tegasnya.
Sumber Berita: Headline.co.id, Topik.id, Erakini.id, Journalarta.com, Hotfokus.com
