Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar Hari Ini, Bukan untuk Tetapkan Tersangka

- Redaksi

Thursday, 19 November 2026 - 18:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bareskrim Polri menggelar perkara awal dugaan makar pada Kamis (19/11/2026). Forum internal itu berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, dan melibatkan tim penyidik serta sejumlah saksi ahli. Gelar perkara dugaan makar ini menjadi pengembangan dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengumumkan rencana gelar perkara itu pada Rabu (18/11/2026). Ia menegaskan forum tersebut bukan untuk menetapkan tersangka baru. “Gelar perkara awal bersama tim internal dan juga ahli,” kata Susatyo. “Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.

Gelar Perkara Dugaan Makar Berlangsung Tertutup

Susatyo menjelaskan gelar perkara hari ini berjalan secara internal dan tertutup. Selain itu, penyidik mengundang unsur pengawasan dari dalam dan luar Polri serta para ahli. Tujuannya adalah menguji konstruksi perkara sebelum penyidik melangkah lebih jauh.

ADVERTISEMENT

KOL Management

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural, yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan,” kata Susatyo kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).

Unsur yang mengikuti pembahasan meliputi penyidik tindak pidana umum, Biro Pengawasan Penyidikan, Divisi Profesi dan Pengamanan, serta Inspektorat Pengawasan Umum. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ikut serta sebagai pengawas eksternal. Selanjutnya, para saksi ahli membantu penyidik menilai fakta dan bukti baru yang muncul selama penyidikan.

Susatyo menegaskan keikutsertaan pengawas dan pakar hukum itu menjaga seluruh tahapan penyidikan tetap berada di koridor hukum acara pidana. Gelar perkara dugaan makar menjadi forum bagi penyidik untuk menguji apakah konstruksi perkara sudah cukup kuat.

59 Saksi Diperiksa dalam Sepekan

Penyidik sudah memeriksa 59 saksi sejak laporan polisi (LP) khusus dugaan makar terbit pada 11 November 2026. Pemeriksaan berlangsung maraton selama satu pekan. Selain itu, para saksi meliputi pejabat kepolisian aktif dan purnawirawan serta pihak lain yang terkait dengan perkara.

Baca Juga :  Dugaan Dana BNPB Saham, KPK Dalami Aliran Rp30,98 Miliar

“Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” kata Susatyo di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).

Empat tersangka kasus penyadapan ilegal ikut diperiksa sebagai saksi dalam perkara makar. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya sudah berstatus tersangka dalam perkara penyadapan, tetapi masih berstatus saksi dalam perkara dugaan makar.

“Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi,” kata Susatyo.

Sebelumnya, pada tahap penyelidikan, penyidik memeriksa 38 saksi. Rinciannya adalah 28 saksi di lingkungan Direktorat Siber Bareskrim dan sekitar 10 saksi lain, termasuk ahli pidana dan ahli hukum tata negara. Angka itu Susatyo sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis (12/11/2026).

Jejak dari Penyadapan ke Dugaan Makar

Perkara dugaan makar berkembang dari penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Penyidik menerbitkan LP khusus dugaan makar pada 11 November 2026. Sehari kemudian, pada 12 November 2026, penyidik menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum. SPDP itu mencantumkan Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyidikan menemukan indikasi kaitan antara penyadapan dan makar. Selanjutnya, penyidik menelusuri seluruh jenjang, mulai dari permufakatan, persiapan, hingga permulaan perbuatan.

Penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko makar. Salah satu lokasi adalah sebuah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, yang digeledah pada Selasa (17/11/2026) malam. Bareskrim menyebut rumah itu digunakan Eko Hadi Santoso sebagai posko. Penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah tersebut, tetapi belum merinci barang yang dibawa dari lokasi.

Baca Juga :  Pekerja Sipil Jadi Sasaran KKB, TNI Perkuat Perlindungan dan Lakukan Pencarian di Tolikara

“ada beberapa posko dan tentunya nanti untuk perkembangannya, akan kami sampaikan pada jumpa pers berikutnya,” kata Susatyo.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini. Tim khusus itu dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Kapolri menyatakan pada Selasa (17/11/2026) bahwa perkara dugaan makar sudah masuk tahap penyidikan dan belum ada tersangka.

Ekspose Gelar Perkara Dugaan Makar di Kejagung Jumat Besok

Setelah gelar perkara dugaan makar internal selesai, Bareskrim membawa hasil penyidikan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyidik menjadwalkan ekspose perkara bersama jaksa penuntut umum pada Jumat (20/11/2026). Hasil penyidikan dan gelar perkara internal rencananya diumumkan ke publik pada hari yang sama.

“Rencana Jumat kami laksanakan ekspose di Kejagung,” kata Susatyo.

Namun, Susatyo belum memastikan apakah pengumuman Jumat besok mencakup penetapan tersangka baru. Ia menegaskan penetapan tersangka hanya terjadi setelah alat bukti dinilai cukup. Hingga Kamis (19/11/2026), penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar.

Sementara itu, proses etik terhadap para tersangka penyadapan terus berjalan. Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan kepada Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026. Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pekan depan. Sidang etik Slamet Uliandi belum dijadwalkan karena ia menderita stroke. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2026 membuka peluang sidang etik digelar secara daring atas persetujuan ketua majelis.

Sumber Berita: ANTARA, Detikcom, Tribunnews.com, Validnews, Owrite, Suara Garut, Lensa Hukum, Fakta Kalbar, Garuda Citizen, Politik Indonesia, Zonautara, Cobisnis, Media Karya

Berita Terkait

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun, Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Tunggu Vonis
Timnas U-17 Lolos Piala Asia 2027 usai Hajar Afghanistan 4-0
Rismon Sianipar Mangkir di Sidang Roy Suryo, Rabu (18/11), JPU Ganti Saksi dan Sidang Diskors
Prabowo Satu Forum dengan Xi, Trump, dan Putin di KTT APEC Shenzhen Hari Ini
MPR Geser Pemilihan Wapres 9 Desember, Dua Nama Ditunggu 25 November
Gempa M7,1 Guncang Laut Banda, BMKG Revisi Jadi M6,8: Tidak Berpotensi Tsunami
BMKG Peringatkan Hujan Lebat di 34 Provinsi, Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem
MPR Tetapkan Paripurna 2 Desember, Prabowo Beri Parpol Sepekan Susun Usulan Wapres
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Friday, 20 November 2026 - 11:36 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun, Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Tunggu Vonis

Thursday, 19 November 2026 - 18:36 WIB

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar Hari Ini, Bukan untuk Tetapkan Tersangka

Thursday, 19 November 2026 - 13:16 WIB

Rismon Sianipar Mangkir di Sidang Roy Suryo, Rabu (18/11), JPU Ganti Saksi dan Sidang Diskors

Thursday, 19 November 2026 - 13:10 WIB

Prabowo Satu Forum dengan Xi, Trump, dan Putin di KTT APEC Shenzhen Hari Ini

Thursday, 19 November 2026 - 13:05 WIB

Mau Gugat Cerai dan Perjuangkan Hak Anak Sekaligus? GugatCerai.com Siap Dampingi Hingga Tuntas

Tuesday, 17 November 2026 - 18:20 WIB

MPR Geser Pemilihan Wapres 9 Desember, Dua Nama Ditunggu 25 November

Tuesday, 17 November 2026 - 18:19 WIB

Gempa M7,1 Guncang Laut Banda, BMKG Revisi Jadi M6,8: Tidak Berpotensi Tsunami

Monday, 16 November 2026 - 13:53 WIB

BMKG Peringatkan Hujan Lebat di 34 Provinsi, Dua Bibit Siklon Picu Cuaca Ekstrem

Berita Terbaru

Gugat Cerai

Pernikahan Belum Tercatat, Itsbat Nikah Jadi Solusi Agar Diakui Negara

Thursday, 19 Nov 2026 - 23:12 WIB

Gugat Cerai

Suami Ajukan Cerai Talak, Ini Tahapan dan Sidang Ikrar Talaknya

Thursday, 19 Nov 2026 - 23:08 WIB