JAKARTA, XWARTA. Dugaan dana BNPB saham senilai Rp30,98 miliar menjadi salah satu aliran yang didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidikan itu menyangkut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selanjutnya, perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026. Perkara ini terus berkembang melalui penyidikan dan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, tersangka lainnya adalah Bima Setiawan dan Richard Erlangga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keduanya adalah tenaga ahli Kepala BNPB. Dua pihak swasta lainnya adalah Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarin. Seluruh dugaan terhadap para tersangka masih dalam proses hukum. Selain itu, setiap pihak tetap memiliki hak untuk membela diri sesuai ketentuan yang berlaku.
Dugaan dana BNPB saham senilai Rp30,98 miliar
KPK menduga dana pengadaan yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Salah satu transaksi yang didalami adalah pembelian saham PT Medela Potentia Tbk oleh PT Alfa Veritas Energizer.
PT Alfa Veritas Energizer diduga membeli 150 juta lembar saham PT Medela Potentia Tbk senilai Rp30,98 miliar. Transaksi itu tercatat pada 13 Oktober 2026. Selanjutnya, dana itu diduga berasal dari aliran dana perusahaan-perusahaan terafiliasi dalam proyek pengadaan BNPB.
KPK masih mendalami dari mana tepatnya dana pembelian saham itu berasal. KPK juga mendalami bagaimana alirannya bergerak dari proyek pengadaan ke perusahaan terafiliasi.
Selain itu, KPK mendalami siapa saja pihak yang diduga menikmati hasilnya. Karena itu, pembelian saham tersebut hingga kini tetap ditempatkan dalam bingkai dugaan. Pembelian itu bukan kesimpulan akhir penyidikan.
Proyek Rp148 Miliar dan Perusahaan Terafiliasi
Di balik dugaan aliran saham itu, KPK menyoroti pengadaan barang dan jasa BNPB periode 2024 sampai 2026. Total nilai pengadaan itu sekitar Rp148 miliar.
Rinciannya, sekitar Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan sekitar Rp50 miliar pada 2026. Pengadaan tersebut dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung kepada sejumlah penyedia. Penyedia itu diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan.
KPK juga mendalami sejumlah pengadaan yang dimenangkan PT Alfa Pranata Yudha dan PT Basoar Berkah Jaya. Komisaris utama kedua perusahaan itu tercatat atas nama Sri Endang, istri Bima Setiawan.
Temuan itu menjadi bagian dari dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan. Di samping itu, klaster dugaan suap juga disidik KPK. Penyidik menelusuri waktu pelaksanaan proyek, nilai pengadaan, dan peran masing-masing pihak.
Selanjutnya, penelusuran itu menguji apakah penunjukan penyedia dilakukan secara wajar. Penelusuran itu juga menguji apakah penunjukan diatur untuk menguntungkan pihak tertentu.
Jalur TNI: Surat Sudah Dikirim, Jawaban Tertulis Ditunggu
Perkembangan lain dalam perkara ini menyangkut dugaan keterlibatan dua prajurit aktif TNI. KPK telah mengirim surat resmi kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 20 Oktober 2026.
Surat itu memuat uraian konstruksi perkara. Uraian itu termasuk dugaan keterlibatan prajurit aktif dan dugaan aliran uang dalam kasus tersebut. Surat itu bukan rencana, melainkan langkah yang sudah dilakukan KPK.
Pada malam Rabu, 21 Oktober 2026, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Muhammad Nas menyampaikan sikap TNI. Ia menyatakan TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga menyatakan TNI akan berkoordinasi dengan KPK.
Selain itu, TNI akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah menghadiri pemaparan perkara oleh KPK. Puspom TNI juga mendampingi penyegelan kantor BNPB sebagai bagian dari proses penegakan hukum.
Hingga kini, jawaban tertulis dari Panglima TNI masih ditunggu. Sementara itu, identitas dan peran dua prajurit aktif yang diduga terlibat belum diungkap ke publik.
KPK menyatakan terbuka untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan apabila Puspom TNI menindaklanjuti dugaan tersebut. Selain itu, informasi lebih lanjut mengenai perusahaan yang diduga terkait dengan istri tersangka masih terus didalami penyidik. Penelusuran itu berjalan bersamaan dengan penelusuran aliran dana lainnya.
Perkembangan dugaan dana BNPB saham ini penting diikuti karena menyangkut dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana. Dana itu adalah anggaran yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan mendesak korban bencana.
Selama penyidikan berjalan, publik diminta menunggu keterangan resmi KPK dan TNI. Selain itu, publik tidak boleh menyimpulkan bersalahnya pihak mana pun sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sumber Berita: KPK, AFU.id, Periskop.id, NTV News
