Perkembangan terbaru follow-up OTT KPK BNPB kini mengarah pada koordinasi antara KPK dan TNI. Surat KPK ke Panglima TNI sudah dikirim pada 20 Oktober 2026, sehingga tahap pengiriman surat bukan lagi agenda yang menunggu pelaksanaan. OTT KPK BNPB memasuki tahap menunggu balasan dan tindak lanjut dari pihak yang menerima surat tersebut.
Baca juga: artikel sebelumnya tentang surat KPK ke Panglima TNI
Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas merespons pada malam 21 Oktober. Ia menyampaikan TNI menghormati proses hukum dan siap berkoordinasi. Pernyataan itu memberi sinyal awal bahwa jalur komunikasi antara TNI dan KPK tetap terbuka, meskipun proses formalnya masih berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
OTT KPK BNPB: Yang Tertunda Hanya Balasan Tertulis dan Tindak Lanjut Puspom
Dari rangkaian perkembangan itu, yang tertunda hanya balasan tertulis Panglima TNI dan tindak lanjut konkret Puspom. Dua hal tersebut menjadi penanda utama tahap berikutnya dalam follow-up perkara ini.
Balasan tertulis memiliki fungsi yang berbeda dari respons lisan atau pernyataan awal. Balasan tertulis menjadi dokumen resmi yang mencatat sikap institusi, arahan yang diberikan, dan langkah yang akan ditempuh. Karena itu, publik perlu menunggu dokumen tersebut untuk mengetahui arah formal dari TNI atas surat KPK.
Sementara itu, tindak lanjut konkret Puspom menjadi tahap yang paling ditunggu setelah balasan tertulis. Puspom memegang peran dalam penindakan internal di lingkungan TNI, sehingga langkah konkret dari Puspom akan menentukan bagaimana perkara ini bergerak di jalur militer. Tanpa tindak lanjut tersebut, proses koordinasi masih berada pada tahap komunikasi awal.
Kondisi ini juga menegaskan batas yang perlu dipahami publik. Respons pada 21 Oktober malam bukan balasan tertulis Panglima TNI, dan kesiapan berkoordinasi bukan tindak lanjut konkret Puspom. Publik tidak perlu berspekulasi tentang surat yang belum dikirim, karena surat itu sudah dikirim pada 20 Oktober. Publik juga tidak perlu menganggap perkara ini sudah selesai, karena balasan tertulis dan tindak lanjut konkret masih menunggu.
KPK Sita BMW Milik Richard Erlangga, Total Empat Mobil Disita
Pada Jumat 23 Oktober, KPK menyita BMW milik tersangka Richard Erlangga. Penyitaan itu menambah daftar barang bukti kendaraan dalam perkara ini sehingga totalnya menjadi empat mobil yang disita.
Tiga mobil pertama disita dari penggeledahan rumah Bima Setiawan. Tiga mobil itu adalah mobil listrik AION, BYD Atto 3 Superior, dan BMW. Dengan tambahan BMW milik Richard Erlangga, total kendaraan yang disita KPK dalam perkara ini mencapai empat mobil.
Sebagai gambaran, laporan mengenai penyitaan empat mobil tersebut dapat dibaca melalui laporan penyitaan empat mobil dalam perkara BNPB. Laporan itu memuat rincian kendaraan yang disita dari penggeledahan dan dari tersangka Richard Erlangga. Publik perlu memperhatikan status kendaraan tersebut. Penyitaan belum berarti putusan akhir tentang perkara ini, karena kendaraan itu berstatus barang bukti dalam proses penyidikan.
Jejak Pengadaan Sekitar Rp148 Miliar dan Lima Tersangka
Perkara ini berkaitan dengan jejak pengadaan sekitar Rp148 miliar pada 2024 sampai 2026. Angka itu menggambarkan rentang nilai pengadaan yang menjadi sorotan dalam perkara ini, dan rentang waktunya membentang selama tiga tahun.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima tersangka. Jumlah tersangka itu menunjukkan perkara ini tidak hanya menyangkut satu orang. Setiap tersangka memiliki peran yang diduga berbeda, dan peran masing-masing akan diuji melalui proses penyidikan dan persidangan yang berjalan. Dugaan terhadap seseorang belum berarti putusan bersalah.
Kepala BNPB Dicopot, Kristomei Sianturi Menggantikan Suharyanto
Di level kelembagaan, Kepala BNPB Suharyanto dicopot pada 15 Oktober. Ia diganti Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB. Pergantian pimpinan ini terjadi di tengah bergulirnya perkara yang ditangani KPK.
Pada akhirnya, OTT KPK BNPB kini berada pada persimpangan antara komunikasi yang sudah berjalan dan keputusan formal yang masih ditunggu. Surat sudah dikirim, respons awal sudah disampaikan, dan penyitaan kendaraan sudah bertambah menjadi empat mobil. Langkah berikutnya yang paling menentukan adalah balasan tertulis Panglima TNI dan tindak lanjut konkret Puspom, karena kedua langkah itu akan menunjukkan arah formal perkara ini setelah tahap koordinasi awal.
Sumber Berita: KPK, Puspen TNI
