Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden baru pada Rabu (2/12/2026). Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan MPR yang digelar Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kemudian, Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan hasil rapat itu dalam konferensi pers usai rapat gabungan, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain itu, rapat gabungan melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian, keputusan rapat ini menentukan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Empat Keputusan Rapat Gabungan MPR
Rapat gabungan MPR memutuskan empat hal. Pertama, sidang paripurna MPR untuk memilih, melantik, dan mengukuhkan Wakil Presiden baru digelar Rabu (2/12/2026) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kedua, pimpinan MPR mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto hari ini, Jumat (13/11/2026). Selain itu, surat itu meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti beserta persyaratannya.
Ketiga, rapat membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang, lima persen dari seluruh anggota MPR. Selanjutnya, tim ini memeriksa dokumen dan syarat kedua calon yang Presiden ajukan, dan dipimpin pimpinan MPR.
Keempat, rapat membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang, diketuai tiga wakil ketua MPR, dari fraksi MPR dan kelompok DPD. Tim khusus ini menyiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Prabowo Punya 14 Hari, MPR 60 Hari
Selain itu, aturan waktu dalam proses ini sudah jelas. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR terbit untuk mengajukan dua nama calon.
Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden kosong untuk memilih Wakil Presiden definitif. Selain itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dasar aturan tersebut.
Dengan demikian, Wakil Presiden baru nantinya menjabat hingga 2029. Karena itu, sidang paripurna pada 2 Desember 2026 menentukan siapa Wakil Presiden baru hingga 2029.
Sebelumnya, Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR Taufik Basari menyebut proses ini berpeluang berjalan lebih cepat. Keputusan rapat gabungan membuktikan hal itu: pemilihan, pelantikan, dan pengukuhan Wakil Presiden baru akan berlangsung dalam satu rangkaian sidang paripurna pada 2 Desember 2026.
Selain itu, surat permintaan dua nama calon pun dikirim MPR kepada Presiden pada hari yang sama, Jumat ini.
Bursa Nama Pengganti Masih Spekulasi
Sejumlah nama beredar sebagai calon pengganti Gibran. Publik paling sering menyebut Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, dan Dedi Mulyadi.
Sementara itu, simulasi kecerdasan buatan Mojok menempatkan AHY di posisi teratas dengan 16,13 persen. Setelah itu, Bahlil meraih 12,83 persen dan Dedi Mulyadi meraih 9,55 persen.
Namun, semua nama itu masih spekulasi. Istana belum mengumumkan nama resmi apa pun. Dengan demikian, mekanisme konstitusi tetap berlaku: Presiden mengusulkan dua nama, lalu MPR memilih satu di antaranya dalam sidang paripurna.
Latar: Surat Mundur Gibran Tiba di MPR
Rapat gabungan hari ini merupakan tindak lanjut surat pengunduran diri Gibran. Sebelumnya, Gibran menyerahkan surat itu langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah pertemuan tertutup sekitar 20 menit, Gibran keluar dari Gedung Nusantara III pukul 11.37.
Kemudian, Muzani mengonfirmasi penerimaan surat tersebut. Menurut Muzani, Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.
Dalam pertemuan itu, Gibran tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya. Di samping itu, Muzani juga menyebut pimpinan MPR belum membuka surat tersebut. “Kami belum buka. Nanti akan kami buka ramai-ramai,” ujar Muzani.
Sementara itu, Prabowo mengaku menerima surat Gibran dengan berat hati. Di sisi lain, Prabowo juga memuji sikap kenegarawanan Gibran. Selain itu, Gibran merilis video permintaan maaf dan membantah pengunduran dirinya terkait polemik ijazah.
Dengan keputusan ini, perhatian beralih ke Istana. Selanjutnya, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu para ketua umum partai politik hari ini untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden. Pada akhirnya, sidang paripurna pada 2 Desember 2026 akan menentukan pendamping Presiden hingga 2029.
Sumber Berita: Antara, Kompas, Detik, CNN Indonesia, Liputan6, Investor Trust
